MAKALAH DASAR HUKUM IJTIHAD DALAM ISLAM

MAKALAH DASAR HUKUM IJTIHAD DALAM ISLAM

Posted by Puttan on Agustus 08, 2019 in

BAB I

PENDAHULUAN

1.     LATAR BELAKANG

Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi’in serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taqlid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu pula (kebangkitan atau pembaharuan), ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak bisa dipungkiri, ijtihad adalah suatu keharusan, untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks problematikanya.

Sekarang, banyak ditemui perbedaan-perbedaan madzab dalam hukum Islam yang itu disebabkan dari ijtihad. Misalnya bisa dipetakan Islam kontemporer seperti Islam liberal, fundamental, ekstrimis, moderat, dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak lepas dari hasil ijtihad dan sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ijtihad, Islam menjadi luwes, dinamis, fleksibel, cocok dalam segala lapis waktu, tempat dan kondisi. Dengan ijtihad pula, syariat Islam menjadi “tidak bisu” dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks.

Sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits dengan jalan istimbat. Adapun mujtahid itu ialah ahli fiqih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama. Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada para mujtahid yng telah mengorbankan waktu,tenaga, dan pikiran untuk menggali hukum tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam baik yang sudah lama terjadi di zaman Rasullullah maupun yang baru terjadi.

2.     RUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan makalah ini, penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1.      Apakah yang dimaksud dengan Ijtihad?

2.      Apa saja yang menjadi dasar hukum Ijtihad?

3.      Apakah tujuan dari Ijtihad?

3.     TUJUAN  PENULISAN

1.  Untuk mengetahui pengertian Ijtihad

2.     Untuk mengetahui dasar dan fungsi Ijtihad

3.     Untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem politik islam

4.    Menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai Ijtihad

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN IJTIHAD

Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahd atau al-juhd, yang berarti al-masyaqat (kesulitan dan kesusahan) dan ath-thaqat (kesanggupan dan kemampuan).[[1]] Dengan kata lain, Ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan.[[2]]Dalam Al-Qur’an disebutkan:

… وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ …

Artinya:

“…Dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) selain kesanggupan.” Q.S. At-Taubah:79)

            Kata al-jahd bbeserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi.

            Dalam pengertian inilah, Nabi mengungkapkan kata-kata:

صَلُّوْا عَلَيَّ وَجْتَهِدُا وْ فِى الدُّعَاءِ   

Artinya:

“Bacalah salawat padaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa.”

وَأَمَّاالسُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ

Artinya:

“Pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa.”

Demikian pula pada jihad (perang) yang derivasinya sama dengan ijtihad mengandung arti sungguh-sungguh dan tidak disenangi.[[3]]

 Ijtihad adalah masdar dari fiil madzi ijtahada. Penambahan hamzah dan ta’ pada kata ja-ha-da menjadiijtahada  pada wajan if-ta-a’-la berarti, “usaha itu lebih sungguh-sungguh”. Seperti halnya ka-sa-ba menjadiiktasaba, yang berarti “usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh”. Oleh sebab itu, ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya (istifragh al-wus’ atau badzl al-wus’). Dengan demikian, ijtihad berarti usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Sebaliknya, suatu usaha yang dilakukan tidak maksimal dan tidak menggunakan daya upaya yang keras tidak disebut ijtihad, melainkan daya nalar biasa, ar-ra’y atau at-tafkir.[[4]]

Adapun definisi ijtihad secara terminologi cukup beragam dikemukakan oleh ulama ushul fiqih, namun intinya adalah sama. Sebagai berikut:

1.      Ibnu Abd al-Syakur, dari kalangan Hanafiyah mendefinisikannya sebagai: “Pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’ sampai ke tingkat zhanni (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu.”

2.        Al-Baidawi (w. 685 H), ahli Ushul Fiqh dari kalangan Syafi’iyah mendefinisikannya sebagai: “Pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara’.”

3.      Abu Zahra, ahli Ushul Fiqh yang hidup pada awal abab kedua puluh ini mendefinisikan ijtihad sebagai: “Pengerahan seorang ahli fikih akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu per satu dalilnya.”[[5]]

 Pada definisi ketiga ini, ditegaskan bahwa pihak yang mengerahkan kemampuannya itu adalah ahli fikih, yaitu mujtahid, dan tempat menemukan hukum-hukum itu adalah dalil-dalilnya. Pada definisi pertama dan kedua hal seperti ini tidak ditegaskan karena dianggap sudah dimaklumi bahwa orang yang akan melakuka ijtihad itu mestilah ahli fikih atau mujtahid. Demikian pula pada definisi kedua dan ketiga, tidak ditegaskan bahwa kesimpulan-kesimpulan fikih yang akan ditemukan oleh kegiatan ijtihad itu hanya sampai ke tingkay zhanni (dugaan kuat), sebagaimana ditegaskan pada definisi kedua, karena sudah dimaklumi bahwa setiap hasil ijtihad bobotnya hanya sampai ke tingkat zhanni, tidak sampai ke tingkat yang lebih meyakinkan.[[6]]

            Abdul Wahhab Khallaf menerangkan ijtihad dalam arti luas yang meliputi beberapa hal berikut:

A.    Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang dikehendaki oleh nas yang zanni dalalahnya.

B.      Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang amali dengan menetapkan kaidah syar’iyah kulliyah.

C.     Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syarak yang ‘amali mengenai masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh nas dengan sarana-sarana yang diperbolehkan oleh syarak guna ditetapkan hukumnya. [[7]]

   Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ijtihad adalah suatu pekerjaan yang mempergunakan segala kesanggupan daya rohaniah untuk mendapatkan hukum syara’ atau menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum yang bersumber dari Al Qur’an dan hadis.

B.     DASAR HUKUM IJTIHAD

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat, diantaranya:[[8]]

1.      Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 105

 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

Artinya:

“sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak, agar dapat menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu.”

Dalam ayat tersebut terdapat penetapan ijtihad berdasarkan qiyas.

إِنَّ فى ذَا لِكَ لَأ يَا تٍ لِقَوْ مٍ يَتَفَكَرُ وْنَ

Artinya:

“sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir”

2.        Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ                                     إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Qur’an dan sunnah, menurut Ali Hasaballah adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur’an karena persamaan ‘illatnya seperti dalam praktik qiyas (analogi), atau dengan meneliti kebijaksanaan-kebijaksanaan syariat. Melakukan ijtihad seperti inilah yang dimaksud mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya seperti yang dimaksud oleh ayat itu.[[9]]

3.      Adanya keterangan dari sunah, yang membolehkan berijtihad, diantaranya:

            Sabda Nabi SAW:

إذَا حكم الحاكم فاجْتهد فاصاب فله اجران وإذا حكم فاجْتهد ثـمّ أخْطأ فلهُ أجْرٌ

            Artinya:

“Apabila hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan ia menemukan kebenaran dalam berijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia tidak memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh satu pahala” (H.R.Bukhari dan Muslim) Falsafat Tasyri’.[[10]]

Hadits yang menerangkan dialog Rasulullah SAW dengan Mu’adz bin Jabal, ketika Muadz diutus menjadi hakim di Yaman  berikut ini:

عَنْ أُناَسٍ مِّنْ اَهْلِ حَمَص مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذ بْنِ جَبَلِ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا الِيَ الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِ إِذَاعَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: اَجْتَهِدُ رَايْئِ وَلَاآلُوْ. فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَمَّا يَرْضَي رَسُوْلُ اللهِ  (رواه ابوداود).

“Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur’an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur’an?, Muadz menjawab:,Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur’an?,Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR.Abu Dawud).[[11]]

            Dan hal itu telah diikuti oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Mereka selalu berijtihad jika menemukan suatu masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.[[12]]

C.     TUJUAN IJTIHAD

Menurut beberapa pendapat ijtihad memiliki tujuan adalah untuk memudahkan kaum muslim dalam menyesuaiakan diri mereka dengan pandangan islam tentang kehidupan. Dan berdasarkan  prinsip dari sudut pandang teoritis ijtihad bertujuan memperhatikan pandangan islam diterapkan sebanyak mungkin dalam kehidupan seorang individu yang berhubungn dngan prilaku dan tindakan individualnya serta kehidupan sosialnya ketika diperlukan dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat.[[13]]

Adapun ijtihad memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut

a.       Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan hadis.

b.       Ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Qur’an dan sunah.

c.        Ijtihad berfungsi pula sebagai suatu cara yang di isyariatkan untuk menyesuaiakan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam.

d.        Ijtihad berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-masalah seperti berikut ini:

1.      Masalah asasi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam seperti masalah-masalah bidang akidah dan muamalat.

2.      Masalah esensial misalnya mengenai program pembangunan Negara dan bangsa.

3.       Masalah incidental misalnya tentang isu-isu yang berkembang dalam masyarakat.[[14]]

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam. Tujuan ijtihad dilakukan adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan Al-hadits yang mendapatkan legitimasi dari keduanya. Sebenarnya ijtihad bukanlah suatu yang baru, melainkan sudah ada pada masa Rasulullah. Hal ini sudah dilakukan oleh Nabi, sahabat, tabi’in dan para ulama klasik, namun tidak sembarangan orang diperbolehkan untuk melakukan ijtihad, akan tetapi harus memenuhi criteria tertentu. Dan tujuan dari ijtihad ialah untuk memudahkan kaum muslim dalam menyesuaiakan diri mereka dengan pandangan islam tentang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1980. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang

Margiono, dkk. 2007. Pendidikan Agama Islam 1. Jakarta: Yudhistira

Matsum, Hasan. Diktat Ushul Fiqh. Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan 2012

Muhammad Baqir, Sayid. Sistem Politik Islam. Jakarta; Penerbit Lentera. 2009

Syafa’I, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia

Syuhada, Harjan, dkk. 2010. Fikih Madrasah Aliyah. Jakarta: Bumi Aksara

http://elhumania.wordpress.com/tag/ijtihad/ 10-11-2018/ 20.25 WIB

---

[1] Rachmat Syafe’i,  Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia) h. 97

[2] Harjan Syuhada et.al., Fikih Madrasah Aliyah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) h.57

[3] Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia) h. 97-98

[4] Ibid. h. 98

[5] Hasan Matsum, Diktat Ushul Fiqh, Fakultas Tarbiyah IAIN  SU Medan,  h. 85

[6] Ibid.

[7] Harjan Syuhada et.al.,  Fikih Madrasah Aliyah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) h. 57

[8] Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia) h. 101

[9] Hasan Matsum, Diktat Ushul Fiqh, Fakultas Tarbiyah IAIN  SU Medan,  h. 86

[10] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)  h. 143

[11] http://elhumania.wordpress.com/tag/ijtihad/

[12] Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia) h. 103

[13] Sayid Muhammad Baqir, Sistem Politik Islam, (Jakarta: Penerbit Lentera) h.59

[14] Margiono et.al., Pendidikan Agama Islam 1 Lentera Kehidupan, (Jakarta: Yhudistira, 2007),  h. 86

Continue Reading

MAKALAH DAN PPT PEMBAGIAN WARIS DALAM ISLAM

MAKALAH DAN PPT PEMBAGIAN WARIS DALAM ISLAM

Posted by Puttan on Maret 06, 2018 in

BAB I

PENDAHULUAN

A.            Latar Belakang

Sebagai mana yang telah disebut dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewarisan  yang berlaku di indosesia, kompilasi hukm islam menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

 Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadimiliknyamaupunhak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Selain kompilasi hukm islam yang sebagai sandaran didalam menentukan bagian warisan kepada ahli waris, juga menganut peraturan yang tertulis didalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga KUHPerdata (burgerlijk Wetboek) Hukum Orang. Untuk itu mari kita mempelajari serta mengkritiki tentang pembagihan harta waris bagi ahliwaris yang berlaku di pengadilan selurh indonesia apakah sudah ada titik keadilan yang dirasakan oleh ahliwaris.[1]

B.            Rumusan Masalah

1)      Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan ?

2)      Bagaimana Pengelompokkan Ahli Waris?

3)      Bagaimana cara Pembagian Harta Warisan?

BAB II

PENDAHULUAN

A.    Pengertian Waris dan Ahliwaris

Menurutbahasamawarisadalahbentukjama’ dari kata mirosun, yang berartihalwarisan.Sedangkanmenurutistilahadalahperpindahanberbagaihakdankewajibantentangkekayaan orang meninggalduniakepada orang lain yang masihhidup.
Ilmu yang mempelajarihalwarislebihpopulerdisebutfaroid, yaituilmu yang mempelajaritentangsiapa yang mendapaatkanwarisan, siapa yang tidakmendapatkan, kadar yang diterimaolehtiap-tiapahliwaris, danbagaimanacarapembagiannya.[[2]]

Sedangkan menurt pasal 171 Kompilasi Hukum IslamHukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadiahliwaris.[[3]]

B.     Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Harta Waris.

a.    Nasab atau adanya hubungan darah atau keturunan (Q.S. An Nisa’ {4} : 7) “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

b.    Mushoharoh, yaitu adanya ikatan pernikahan yang sah. Misalnyasuamiatauistri.

c.    Al Wala’ yaitu seseorang yang memerdekakan budak. Sabda Rasul : Artinya : Sesungguhnya hak wala’ (kekerabataan) itu untuk orang yang memerdekakan (H.R. Bukhori Muslim).

d.   Hubungan sesama Muslim, yaitu jika yang meninggal tidak memiliki ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari’ah.

Didalam KHPerdata Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu karena : (1) ditentukan oleh undang-undang, dan (2) wasiat.

Ahliwaris karena undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentkan dalam peratran perundang-undangan yang berlak. Ahli waris karena undang-undang ini diatur  dalam pasal 832 KUHPerdata dan pasal 174 inpres Nomor 1 Tahun 1991. Didalam pasal 832 KUH Perdata ditentkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris menurut ndang-undang adalah :

1.      Para keluarga sedarah, baik sah mapun luar kawin

2.      Suami atau istri yang hidup terlama.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam pasal 852 KUH Perdata. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak ata ketrnan mereka, baik anak sah maupun anak luar kawin. Ahli waris menurut undang-undang dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

a.       Golongan pertama, terdiri dari suami atau istri dan keturunannya;

b.      Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan sadara;

c.       Golongan ketiga, terdiri dari leluhr lain-lainnya;

d.      Golongan keempat, terdiri dari sanak kelarga lain-lainnya dari garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.[[4]]

Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila sema golongan ahliwaris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan menjadi milik negara. Negara wajib melunasi utang-utang dari si meninggal sampai harta untuk itu mencukupi. 

C.    Hal-hal yang Dapat Membatalkan Hak Waris Seseorang.

a. Pembunuh. Orang yang membunuhkeluarganyatidakmendapatkanbagianhartapusakadari orang yang dibunuhnya.SabdaRasulyang Artinya :“Orang yang membunuhtidakdapatmewarisi orang yang dibunuhnya”(H.R. Nasai’i )

b.Hamba sahaya ( Status budak). Firman Allah :Artinya :….. seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ………..( Q.S. An Nahl {16} : 75) . c. Berbeda agama ( kafir ). Rasulullah bersabda yang artinya : “ Tidak mewarisi orang Islam akan orang yang bukan Islam. Demikian pula orang yang bukan Islam tidakdapatmewarisi orangIslam” ( H.R. Jama’ah ).

Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Menurut KH Perdata orang yang tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris adalah :

a.       Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat orang yang meninggal (pasal 838 ayat (1) KUH Perdata,pasal 172 ayat (1) inpres nomor 1 tahn 1991 tentang KHI);

b.      Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengadan telah melakkan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahn lamanya ata hukuman yang lebih berat (pasal 838 ayat 2 KH Perdata, pasal 172 ayat 2 inpres nomor 1 tahun 1991 tentang KHI);

c.       Mereka yang dengan kekerasan ata perbatan tidak mencegah si yang meninggal untk membat atau mencabut surat wasiatnya (pasal 838 ayat 3 KUHPerdata)

d.      Mereka yang telah menggelapkan, mersak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal (pasal 838 ayat 4 KUH Perdata).[5]

D.    Ahli Waris

Secara keseluruhan ahli waris yang mendapatkan harta pusaka ada 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.
a. Pihak laki-laki :

1). Anaklakilaki

2). Cuculaki-lakidarianak laki-laki

3). Ayah

4). Kakekdaripihak ayah

5). Saudaralaki-lakisekandung

6). Saudaralaki-lakiseayah

7). Saudara laki-laki seibu

8).Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ( keponakan)

9). Anaklaki-lakidarisaudaralaki-lakiseayah

10). Saudaralaki-laki ayah yang sekandung( paman )

11). Saudaralaki-laki ayah se ayah

12). Anaklai-lakisaudara ayah yang laki-lakisekandung

13). Anaklaki-lakisaudara ayah yang laki-lakiseayah

14). Suami

15). Lali-laki yang memerdekakanbudak.[6]

Jika lima belas orang tersebut di atas masih ada semuanya, yang diprioritaskan ada tiga ,yaitu ;

1). Ayah,

2) Anaklaki-laki

3) Suami.

b. Pihak Perempuan :

1) Anak perempuan

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki

3) Ibu

4) Nenek dari pihak ayah

5) Nenenk diri pihak ibu

6) Saudara perempuan sekandung

7) Saudara peremmpuan seayah

8) Saudara peremouan seibu

9) Istri

10) Perempuan yang memerdekakan budak

Jika Sepuluh orang masih ada semua, maka yang diprioritaskan ada lima yaitu :
             1). Istri

2). Anakperempuan

3). Cucuperempuandarianak laki-laki

4). Saudaraperempuansekandung[[7]]

Jikadua 25 orang masihadasemua, maka yang diprioritaskanadalahsebagaiperikut :

·         Ibu

·          Ayah

·         Anaklaki-laki

·          Anak perempuan

·          Suami atau istri

E.     Pembagian Harta Waris.

a)      Ahliwaris yang mendapatkan bagian  tertentu (FurudhulMuqoddaroh)
Bagian-bagian waris yang telah ditentukan oleh Al Qur’an adalah : 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. 6. Ahliwaris yang mendapatkan 1/2 adalah :

a). Anakperempuan, apabilasendiriantidakbersamasaudara.

b). Saudaraperempuantungal yang sekandung

c). Cucuperempuan, jikatidakadaanakperempuan

d). Suami,Jikatidakadaanakataucucu.

Ahliwaris yang mendapatkanbagian 1//4. yaitu :

a).Suami, jikaadaanakataucucu

b). Istri,jikatidakadaanakataucucu.

Ahliwaris yang mendapatkanbagian 1/8 adalah ;

a).Istri, jika suam imeninggalkan anak atau cucu.

Ahliwaris yang mendapatkanbagian 2/3 adalah :

a).Duaanakperempuanataulebih,jikatidakadaanaklaki-laki.

b).Dua cucu perempuan atau lebi dari anak laki-laki, jika tidak ada anak perempuan.

c).Dua saudara perempuan atau lebih yang sekandung

d).Dua orang saudaraperempuanataulebih yang seayah, jikatidakadasaudaraperempuan yang sekandung.

Ahliwaris yang mendapatkanbagian 1/3 adalah :

a). Ibu, apabila yang meniggaltidakmeninggalkaankaataucucudarianaklaki-lakidantidakadasaudara.

b). Dua orang saudaraataulebih, darisaudara yang seibu, baiklaki-lakimaupun perempuan.

Ahliwaris yang mendapatkanbagian 1/6 adalah :

a). Ibu, apabila yang meninggalmempuanyaianakataucucudarianaklaki-lakiatausaudaralebihdarisatu.

b). Ayah, jika yang meninggalmempunyaianakataucucudarianaklaki-laki.

c).Nenek, jika yang meninggalsudahtidakadaIbu

d). Cucuperempuandaripihakanaklaki-laki, baiksendirianataulebih, jikabersamaanakperempuan.

b)      Ahli warisashobah Ahli warisashobah adalah ahli waris yang memperoleh bagian berdasarkan sisa harta pusaka setelah dibagikan ahli waris yang lain. :

Ahli warisashobah dapat menghabiskan  semua  sisa harta pusaka . Ashobah dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Ashobahbinafsih, yaitu ahli waris yang mejadi ashobah dengan sendirinya, yaitu :

a). Anak laki-laki

b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki

c). Ayah

d). Kakek dari pihak ayah

e). Saudara laki-laki sekandung

f). Saudara laki-laki seayah

g). Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

h). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

i). Paman sekandung dari ayah

j). Paman seayah dari ayah 

k). Anak laki-laki sekandung dari ayah

l). Anak laki-laki paman seayah dari ayah

2. Ashobahbilghoiri, ahliwaris yang menjadi ashobah karena sebab ahli waris yang lain mereka adalah :

a). Anak perempuan, jika bersama saudara laki-laki.

b). Cucu perempuan, jika bersama cucu laki-laki

c). Saudara perempuan sekandung ,jika bersama saudara laki-laki.

d). Saudara perempuan seayah, jika bersama saudara laki-laki seayah

3. AshobahMa’alghoiri, ahliwaris yang menjadia shobah jikabersama ahliwaris yang lain, yaitu :

a). Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih, jika bersama anak atau cucu perempuan.

b).Saudara  perempuan seayah seorang atau lebih, jika bersamaan anak atau cucu perempuan yang seayah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bagian-bagian para ahliwaris (dalam Hukum Waris Islam),seperti tersebut berikut ini :

1. AnakPerempuan :
• ½, bila seorang diri (anak tunggal & perempuan)
• 2/3, bila jika 2 orang ataulebih
• 1 : 2 (ashobah), bila bersama anak laki-laki

2. Ayah :
• 1/3, bila tidak ada anak
• 1/6, bila ada anak
• Ashobah, bila seorang diri

3. Ibu :
• 1/3, bila tidak ada anak / tidak ada 2 orang saudara atau lebih
• 1/6, bila ada anak / ada 2 orang saudara atau lebih
• 1/3, dari sisa sesudah diambil bagian janda tau duda bila bersama ayah (tidak ada anak / tidak ada 2 orang saudara atau lebih)

4. Duda :
• ½, bila tidak ad aanak
• ¼, bila ada anak

5. Janda :
• ¼, bila tidak ada anak
• 1/8, bila ad aanak

6. Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan seibu :
• 1/6, bila hanya seorang, tidak ada anak atau ayah
• 1/3, bersama-sama, bila jumlah saudara 2 orang atau lebih, tidak ada anak atau ayah

7. Saudara dari Perempuan Kandung (seayah) :
• ½, bila hanya seorang, tidak ada anak atau ayah
• 2/3 bersama-sama, bila 2 orang atau lebih, tidak ada anak atau ayah
• 1 : 2 (ashobah), bila bersama saudara laki-laki kandung atau seayah[[8]]

F.     Cara penghitungan harta warisan

Contoh :

1.      Pak Ali meninggal dunia, Ia meninggal kan ahli waris ,seorang istri, Ibu, Ayah, satu anak laki-laki, dua anak perempuan dan tiga orang saudara laki-laki. Harta peninggalannya Rp. 12. 400.000,-, hutang sebelum meninggal Rp. 100.000,-, wasiat Rp. 100.000,- dan biaya perawatan jenazah Rp. 200.000,- . Berapa bagian masing-masing?
Jawab :
Harta peninggalan Rp. 14.400.000,-
Kewajiban yang dikeluarkan :
1. Hutang Rp. 100.000,-
2. Wasiyat Rp. 100.000,-
3.Biaya perawatan Rp. 200.000,-
Jumlah Rp. 400.000,-
Harta waris Rp. 14.400.000 – Rp. 400.000 = Rp. 14.000.000,-
Ahliwaris :
1. Istri = 1/8
2. Ibu = 1/6
3. Ayah = 1/6
4. Anak Laki-laki = Ashobah binafsih
5. Anakperempuan = Ashobah bilghoiri
6. Saudara laki-laki = mahjub

Menghitung :
a. Istri 1/8 =3/24 x Rp. 14.000.000 =Rp. 1750.000,-
b. Ayah 1/6 =4/24 x Rp. 14.000.000 =Rp. 2.330.000,- (di bulatkan)
c. Ibu 1/6 =4/24 x Rp. 14.000.000 =Rp. 2.330.000,- ( di bulatkan )

Jumlah =Rp. 6.410.000,-

Sisa =Rp. 14.000.000 – Rp.6.410.000,- =Rp.7590.000,-
Anak laki-laki = 2:1 = 2/3 x Rp.7.590.000,- =Rp. 5.060.000,-
Anakperempuan 1/3 x Rp7590.000,- =Rp. 2.166.000

BAB III

KESIMPULAN

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta Peninggalan (tirkah) pewaris ,menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian nya masing-masing.

Ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

1.      Karena hubungan darah;

2.      Karena pernikahan.

Ahli waris karena hubungan darah merupakan ahli waris yang timbul karena hubungan keluarga. Ahli waris karena hubungan darah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan. Golongan laki-laki ini terdiri dari :

1.      Ayah

2.      Anak laki-laki sadara laki-laki

3.      Paman

4.      Kakek

Golongan perempan terdiri dari :

1.      Ibu

2.      Anak perempuan

3.      Saudara perempuan

4.      Nenek.

Ahli waris karena hubungan perkawinan adalah ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan antara pewaris dan ahli waris. Yang termasuk ahli waris karena hbngan perkawinan adalah terdiri dari duda ata janda. Apabila sema ahliwaris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :

1.      Anak

2.      Ayah

3.      Ibu

4.      Janda atau duda.

Sebelum harta pewaris dibagi kepada ahli waris maka ada empat kewajiban ahliwaris yang harus dilakukannya yaitu:

1.      Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai ;

2.      Menyelesaikan baik utang-utang berpa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupn kewajiban menagih hutang;

3.      Menyelesaikan wasiat pewaris

4.      Membagikan harta warisan diantara ahli waris secara adil.

DAFTAR PUSAKA

Undang-undang No.1 tahn 1974

Kompilasi Hukm Islam (KHI)

Fikih mawaris, Hand Out Fikh Mawaris II, Supriatna

Salim, pengantar hukum perdata tertulis,(Jakarta:Sinar Grafika),2009

Nasution Khoirddin, Pengantar Dan Pemikiran  Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia,(Yogyakarta;ACAdeMIA&TAZZAFA),2010

---

[1] Nasution Khoirddin, Pengantar Dan Pemikiran  Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia,(Yogyakarta;ACAdeMIA&TAZZAFA),2010

[2] Fikih mawaris, hand out fikh mawaris II, Supriatna. Hlm 12

[3] Kompilasi hukum islam

[4] Salim, pengantar hukum perdata tertulis,(Jakarta:Sinar Grafika),2009 hlm 56

[5] Undang-undang No.1 tahn 1974

[6] Fikih mawaris, Hand Out Fikh Mawaris II, Supriatna hlm 14

[7]  Ibid. Hlm 16

[8] Ibid .hlm 20


UNTUK LINK PPTNYA KLIK DISINI   POWER POINT TENTANG PEMBAGIAN WARIS - Karya Teenager https://duniaremaja2119.blogspot.co.id/2018/03/power-point-tentang-pembagian-waris.html

Continue Reading